Bprnews.id – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.
Masalah-masalah yang telah lama terjadi seputar Paytren, seperti kantor yang tidak ditemukan, kekurangan pegawai, dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan modal kerja bersih, menjadi faktor penentu.
Menurut Nailul, langkah OJK tersebut menjawab keraguan akan kapabilitas Paytren dalam menyelenggarakan produk investasi.
"Saya rasa dengan dicabutnya izin Paytren, ya menjawab pertanyaan selama ini, di mana Paytren tidak punya kapabilitas untuk mengelola investasi," ujarnya pada Kamis, 16 Mei 2024.
Pencabutan izin usaha Paytren juga dianggap sebagai tindakan yang menyelamatkan lebih banyak calon investor yang mungkin tergiur oleh iming-iming investasi dari Paytren.
Sebagai penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang didirikan oleh ustad terkenal Yusuf Mansur pada tahun 2013, Paytren baru terdaftar pada 2018 setelah mengalami pembekuan oleh Bank Indonesia pada 2017 karena tidak memiliki izin bisnis uang elektronik.
Dalam tiga tahun terakhir, Paytren telah mencoba untuk dijual oleh Yusuf Mansur, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil hingga akhirnya izin usahanya dicabut oleh OJK.
Pada 8 Mei 2024, OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah kepada PT Paytren Aset Manajemen, yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Paytren Aset Manajemen harus mematuhi lima konsekuensi yang ditetapkan oleh OJK. Termasuk di antaranya, larangan melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, kewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dan OJK, serta pembubaran perusahaan paling lambat dalam waktu 180 hari.
Pencabutan izin usaha ini memicu pertanyaan lebih lanjut tentang pengelolaan investasi yang dapat memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat dalam melakukan investasi yang aman dan terpercaya.
Bprnews.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat dalam tiga bulan ke depan. Tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024 akan lebih rendah dari realisasi pertumbuhan kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%. Ini disebabkan oleh berbagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi semakin terkikis.
"Kuartal II-2024 tidak ada faktor pendorong yang signifikan untuk mendorong konsumsi masyarakat sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi," kata Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro.
Menurutnya, aktivitas seperti Pemilu 2024 dan masa Ramadan serta Lebaran pada kuartal sebelumnya telah memberikan dorongan pada pertumbuhan. Namun, pada kuartal II-2024, hal ini tidak terjadi.
Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kinerja industri perbankan. Terlebih dengan adanya faktor lain seperti suku bunga acuan tinggi dan nilai tukar rupiah yang berpengaruh pada kondisi likuiditas ketat.
"Dalam menghadapi potensi perlambatan ekonomi, bank harus pandai-pandai memilih target pasar," ungkap Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), Hery Gunardi.Menurutnya, pasar syariah memiliki potensi yang besar dan masih banyak yang belum tergali.
"Misalnya dengan menyediakan layanan yang lebih baik, memberikan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan memberikan dukungan finansial yang lebih besar kepada nasabah yang membutuhkan," ujar Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR).
Royke Tumilaar, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), mengatakan bahwa meskipun ada risiko perlambatan ekonomi, ia masih melihat harapan untuk pertumbuhan yang cukup tinggi.Namun, permintaan kredit masih baik dengan catatan likuiditas tidak diperketat.
"Dari sisi makroekonomi, meskipun ada risiko perlambatan ekonomi dan dinamika geopolitik global yang kurang kondusif hingga saat ini, namun kami percaya secara fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat," kata Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI), Indra Utoyo.
Bprnews.id - Bea Cukai Bekasi telah menjalin kemitraan strategis dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) Exim Bank Indonesia untuk memberikan akses layanan finansial kepada UMKM di Kota dan Kabupaten Bekasi.
Dalam acara "Business Matching Bisa Ekspor ke Malaysia" yang diselenggarakan di Aula Kantor Bea Cukai Bekasi pada Selasa (14/5), Departemen Head Kantor Wilayah I LPEI EXIM Bank Indonesia, Minah, berperan sebagai narasumber.
Menyambut baik keterlibatan LPEI EXIM Bank Indonesia, Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Yanti Sarmuhidayanti, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendukung pemerintah dalam memajukan UMKM melalui digitalisasi dan globalisasi.
"Diperlukan sinergi yang melibatkan banyak pihak, tidak saja unit-unit di bawah Kementerian Keuangan tetapi juga harus berjalan dan berpadu dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) dan pihak-pihak yang mempunyai perhatian pada kemajuan UMKM," ujar Yanti.
Dalam pemaparannya, Minah menjelaskan peran penting LPEI EXIM Bank Indonesia dalam menyediakan layanan finansial, termasuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan konsultasi.
Program Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha pelaku ekspor dari berbagai skala, mulai dari koperasi hingga korporasi.
LPEI memberikan layanan finansial melalui program pembiayaan modal kerja, investasi, trade finance, serta layanan penjaminan dan asuransi. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan non-finansial seperti coaching program for new exporters, marketing handholding, dan community development.
Dalam upaya membuka akses pasar ekspor bagi produk UMKM, LPEI mengimplementasikan program dukungan percepatan ekspor melalui digitalisasi, hub building, dan pameran berskala internasional.
Kolaborasi antara Bea Cukai Bekasi, LPEI EXIM Bank Indonesia, pihak perbankan, lembaga keuangan, serta BUMN, BUMS, dan asosiasi lainnya diharapkan dapat membentuk ekosistem ekspor yang kuat untuk mendukung kinerja UMKM di Indonesia.
Bprnews.id - Simpanan nasabah, terutama yang memiliki nilai di atas Rp5 miliar, terus mengalami pertumbuhan pesat. Seorang ekonom dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi pendorongnya.
Berdasarkan laporan Distribusi Simpanan Bank Umum yang dirilis oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana pihak ketiga (DPK) perbankan telah mencapai Rp8.668 triliun pada Maret 2024, naik 7,7% secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan DPK didorong oleh meningkatnya simpanan nasabah dengan nilai di atas Rp5 miliar. Pada Maret 2024, simpanan nasabah tajir ini mencapai Rp4.672 triliun, tumbuh 9,1% yoy.
Pertumbuhan simpanan nasabah tajir juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Februari 2024 yang sebesar 6,10% yoy. Simpanan nasabah tajir juga mendominasi tiering simpanan dengan porsi 53,9%.
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengatakan bahwa simpanan nasabah kelas atas ini tumbuh karena beberapa faktor.
"Kelompok ini yang memang memiliki modal dan mendapat pengembalian dari pasar modal, dari saham dan investasi lainnya di atas tingkat inflasi, termasuk juga dari obligasi. Itu kemudian ditranslasikan ke tabungannya yang semakin bertambah," ujarnya dalam acara Mandiri Macro and Market Brief - Thriving Through Transition pada Selasa (14/5/2024).
Dari sisi belanja, kelompok nasabah tajir juga cenderung untuk mengalihkan asetnya ke instrumen investasi. Selain itu, peningkatan pendapatan pada kelompok simpanan di atas Rp5 miliar, yang mayoritasnya adalah segmen korporasi, juga berkontribusi.
"Ada beberapa sektor seperti komoditas yang mengalami peningkatan. Pengembalian dari situ kemudian dialihkan ke tabungan, sehingga tabungan meningkat," ungkap Andry.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pada periode akhir kuartal I/2024, tidak hanya simpanan di atas Rp5 miliar yang mengalami kenaikan, tetapi tabungan di bawah Rp100 juta juga naik sebesar 7,3% yoy. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5,17% yoy.
Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, terdapat kenaikan yang signifikan karena pada periode yang sama tahun lalu, rekening di bawah Rp100 juta hanya tumbuh 3,1% yoy.
"Ini menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi juga mulai dirasakan oleh masyarakat, dan stabilitas ekonomi semakin kuat," ujar Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II pada awal bulan ini (3/5/2024).
Bprnews.id - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat melaporkan kinerja sektor keuangan hingga Maret 2024 menunjukkan kondisi yang stabil dengan pertumbuhan yang positif, serta risiko yang terjaga.
Menurut Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Imansyah, sektor yang mengalami pertumbuhan adalah perbankan. "Hingga Maret 2024, perbankan mengalami pertumbuhan positif, tercermin dari realisasi kredit Bank Umum sebesar Rp126 triliun atau tumbuh 7,88% (yoy)," jelas Imansyah.
Pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh 63 entitas Bank Umum/Bank Umum Syariah dan 252 BPR/BPRS di Jawa Barat, dengan total pembiayaan mencapai Rp598 triliun.
Perlu dicatat bahwa jumlah tersebut setara dengan 8,25% dari total kredit nasional, menempatkannya sebagai yang terbesar kedua setelah Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Tingkat NPL terjaga di level 3,17%, membaik dari posisi bulan Maret 2023 yang mencapai 3,47% (yoy)," tambah Imansyah.
Kredit perbankan mencapai Rp625 triliun dengan pertumbuhan 9,21% (yoy), sementara pembiayaan Bank Umum Syariah mencapai Rp67,1 triliun, tumbuh 12,52% (yoy), dengan NPF terjaga pada level 2,76%.
Bank Umum yang berpusat di Jawa Barat menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan aset sebesar 10,38%, dana pihak ketiga sebesar 13,51%, dan kredit sebesar 7,68%.
"Sementara itu, kinerja BPR dan BPRS tergolong moderat, tercermin dari pertumbuhan aset dan DPK secara berurutan sebesar 6,07% dan 5,94% (yoy)," ujar Imansyah.
Penyaluran kredit/pembiayaan BPR & BPR Syariah mencapai Rp23,11 triliun, dengan NPL gross dan NPF gross sebesar 11,46% dan 7,18%.
Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional per Maret 2024 mencapai Rp49,9 triliun, di mana KUR di Jawa Barat mencapai Rp5,3 triliun yang disalurkan kepada 93.836 pelaku usaha.
"Berdasarkan skema pembiayaan KUR, sektor mikro memiliki porsi terbesar, mencapai Rp3,47 triliun atau 64,9% dibandingkan total penyaluran KUR di Jawa Barat," Imansyah menutup laporannya.